Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menghadiri pembahasan bersama atas hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan serta tercapainya prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dalam pembahasan yang berlangsung secara konstruktif tersebut, tim Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi strategis sebagai bahan penyempurnaan dokumen Raperda dan Raperbup. Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut secara cepat dan tepat agar dokumen pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 dapat segera disahkan. Dengan penyelarasan ini, diharapkan tata kelola keuangan daerah semakin baik dan dapat mendukung pencapaian program pembangunan yang telah direncanakan.