Image

Profil BPKAD

PROFIL

PROFIL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

 

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuanga.

Dengan menyelenggarakan FUNGSI :

  1. penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset;
  2. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset;
  3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset;
  4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset;
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan koordinasi dein penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
  2. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
  3. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
  4. pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
  5. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
  6. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  7. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

  1. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
  2. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  3. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  4. menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
  5. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
  6. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  7. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

  1. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
  2. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
  3. melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
  4. menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan keuangan;
  5. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
  6. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
  7. menyusun laporan keuangan;
  8. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  9. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BIDANG ANGGARAN

Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi perencanaan dan kebijakan penganggaran, penyusunan anggaran serta penyusunan rancangan anggaran pembiayaan.

Bidang Anggaran mempunyai  fungsi :

  1. perumusan bahan rancangan kemampuan keuangan terkait pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;
  2. perumusan bahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
  3. perumusan bahan kebijakan bahan umum perubahan APBD Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP);
  4. perumusan bahan surat edaran tentang pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKAP)-perangkat daerah (SKPD) dan RKA/RKAP- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
  5. perumusan bahan nota keuangan APBD dan perubahan APBD;
  6. perumusan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD dan PPKD;
  7. perumusan bahan sosialisasi rancangan APBD dan Perubahan APBD;
  8. perumusan bahan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan perubahan APBD;
  9. perumusan bahan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD;
  10. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  11. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran mempunyai tugas :

  1. memproses bahan dan menyusun kemampuan keuangan terkait pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;
  2. menyusun bahan kebijakan umum APBD dan kebijakan umum Perubahan APBD;
  3. menyusun bahan PPAS dan PPASP;
  4. menyusun surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA/ RKAP-SKPD dan RKA/RKAP-SKPD;
  5. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  6. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

Sub Bidang Penyusunan Anggaran, mempunyai tugas :

  1. menyusun bahan sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan PAPBD;
  2. menyusun bahan nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan perubahan APBD;
  3.  menyusun bahan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;
  4.  menyusun bahan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD;
  5. menyusun bahan tanggapan hasil evaluasi rancangan APBD dan PAPBD;
  6. memproses dan mengkoordinir penyusunan DPA/ DPPA-SKPD dan DPA/DPPA-PPKAD.
  7. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  8. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

Sub Bidang Penyusunan Rancangan Anggaran Pembiayaan mempunyai tugas :

  1. menyusun bahan-bahan dan materi kebijakan pembiayaan daerah;
  2. merancang pembiayaan daerah;
  3. menyusun bahan koordinasi dengan unit keija dan perangkat daerah terkait guna kepentingan penyusunan perencanaan pembiayaan;
  4. menyusun bahan kebijakan teknis anggaran pembiayaan daerah;
  5. menyusun data dan menganalisa kemampuan keuangan daerah, kebijakan teknis penerimaan dan pengeluaran belanja daerah;
  6. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  7. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

BIDANG AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAAN

Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi pelayanan perbendaharaan, pengelolaan kas dan akuntansi

Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan mempunyai fungsi :

  1. perumusan kebijakan operasional pengelolaan keuangan;
  2. pelaksanaan kegiatan pengelolaan kas daerah;
  3. pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan kas;
  4. pelaksanaan rekapitulasi dan evaluasi atas seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah;
  5. pelaksanaan pembinaan perbendaharaan dan pengelolaan administrasi keuangan;
  6. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  7. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan mempunyai tugas :

  1. melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen data Surat Perintah Membayar (SPM) SKPD;
  2. melakukan pengelolaan administrasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  3. memproses register penerbitan SP2D;
  4. memproses register surat penolakan penerbitan SP2D;
  5. melakukan pembinaan perbendaharaan dengan pengelola keuangan SKPD;
  6. melakukan penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran;
  7. melakukan pembinaan kepada pengelola urusan gaji SKPD;
  8. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  9. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan.

Sub Bidang Pengelolaan Kas mempunyai tugas :

  1. melakukan pengendalian anggaran kas SKPD;
  2. menyusun Surat Penyediaan Dana (SPD);
  3.  melakukan pembinaan dalam penatausahaan keuangan daerah kepada SKPD;
  4. melakukan penerimaan, menyimpan dan membukukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
  5. melakukan evaluasi data penerimaan dan pengeluaran daerah;
  6. melakukan administrasi pengelolaan pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah;
  7. melakukan rekonsiliasi buku pembantu kas daerah dengan rekening koran bank dalam aplikasi;
  8. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  9. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan.

Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas :

  1. melakukan pembinaan penyusunan laporan keuangan kepada seluruh SKPD;
  2. melakukan pendokumentasian bukti transaksi;
  3. melakukan evaluasi hasil jurnal transaksi yang telah dilakukan SKPD/ Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);
  4. melakukan inventarisir jurnal koreksi;
  5. memproses bukti pendukung laporan keuangan;
  6. memproses data hasil pemeriksaan pengawasan internal maupun eksternal;
  7. menyusun bahan laporan prognosis;
  8. menyusun laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan Pemerintah Daerah;
  9. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  10. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan.

BIDANG PENGELOLAAN ASET

Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi pendataan dan penatausahaan aset, pemanfaatan dan perubahan status aset serta penatausahaan aset tanah dan bangunan.

Bidang Pengelolaan Aset mempunyai Fungsi :

  1. pelaksanaan pendataan barang milik daerah;
  2. pelaksanaan koordinasi barang milik daerah;
  3. pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
  4. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
  5. pelaksanaan inventarisir dan pelaporan tanah dan bangunan pada SKPD;
  6. pelaksanaan dan koordinasi pemindahtanganan dan penghapusan tanah dan bangunan;
  7. pelaksanaan koordinasi pembongkaran bangunan;
  8. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  9. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bidang Pendataan dan Penatausahaan Aset mempunyai tugas :

  1. menyusun bahan koordinasi perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
  2. menyusun bahan koordinasi hasil pengamanan barang milik daerah;
  3. menyusun bahan koordinasi penggunaan barang milik daerah;
  4. melakukan dan mengkoordinasikan penghapusan barang milik daerah;
  5. melakukan dan mengkoordinasikan penatausahaan barang milik daerah;
  6. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah;
  7. menyusun bahan koordinasi pengelolaan barang milik daerah pada SKPD Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
  8. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  9. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset.

 

Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Aset mempunyai tugas:

  1. melakukan dan mengkoordinasikan pemanfaatan barang milik daerah;
  2. melakukan dan mengkoordinasikan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
  3. melakukan dan menyusun bahan koordinasi penilaian barang milik daerah;
  4. melakukan dan menyusun bahan koordinasi pemindahtanganan barang milik daerah;
  5. menyusun bahan koordinasi pemusnahan barang milik daerah;
  6. menyusun bahan koordinasi pengelolaan barang milik daerah berupa rumah negara;
  7. melakukan dan mengkoordinasikan tuntutan ganti rugi atas barang milik daerah;
  8. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  9. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset.

Sub Bidang Penatausahaan Aset Tanah dan Bangunan mempunyai tugas :

  1. melakukan dan menyusun bahan koordinasi penatausahaan meliputi pembukuan inventarisasi dan pelaporan tanah dan bangunan pada SKPD;
  2. melakukan penatausahaan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan tanah dan bangunan di luar tanah dan bangunan yang dikelola SKPD;
  3. menyusun bahan koordinasi penanganan legalisasi dengan kantor pertanahan;
  4. melakukan dan menyusun bahan koordinasi penggunaan dan pemanfaatan tanah dan bangunan;
  5. melakukan dan menyusun bahan koordinasi pemindahtanganan dan penghapusan tanah dan bangunan;
  6. menyusun bahan koordinasi pembongkaran bangunan;
  7. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  8. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset.