Image

Pendampingan Penyusunan APBD Desa

Art

Dibaca 532 kali

 Info BPKA Kab.Mojokerto   2 Nopember 2016   Tim Perencanaan  BPKA Kabupaten Mojokerto

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan- peraturan pelaksanaannya maka membawa konsekuensi bagi Pemerintah Desa untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan-perubahan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut. Tujuan dari UU tersebut adalah untuk mengatur kewenangan Desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraaan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang meliputi Perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan organisasi, pengawasan, pengendalian dan pembiayaan.

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup masyarakat serta mampu untuk menanggulangi kemiskinan melalui : penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar,

penyusunan Rancangan peraturan Desa tentang APBDes T.A 2017 berpedoman pada RKPDes selanjutnya akan dibahas bersama BPD, sehingga penetapan APBDes akan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

APBDes adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka mewujudkan tata Pemerintahan Desa yang baik (Good Governance) ditingkat Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik dapat diukur dari sejauh mana Pengelolaan Keuangan Desa tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan asas pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

  • Transparansi
  • Akuntabel
  • Partisipatif
  • Tertib dan Disiplin Anggaran.

 

Di dalam pelaksanaan APBDes masing-masing pihak yang terlibat mempunyai peran sendiri-sendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu

  • Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan KeuanganDesa yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap Anggaran Desa dan Penggunaannya;
    • Sekretaris Desa sebagai koordinator Pelaksana Teknis;
    • Kasi sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya;
    • Kaur Keuangan/perangkat Desa yang ditunjuk sebagai Bendahara Desa.

Sedangkan peran Camat adalah mengevaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, apakah rancangan APBDes tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila masing-masing dapat bersinergi melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka tata pemerintahan Desa yang baik (Good Governance) dapat tercapai.

Maka dari pada itu Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Bekerja sama dengan BPKA Kabupaten Mojokerto, mengadakan kegiatan pendampingan penyusunan APBDes T.A. 2017, Yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi. aparatur pemerintahan desa khususnya sekretaris desa dan bendahara desa dalam penyusunan apbdes; kegiatan ini juga bertujuan agar dalam penetapan apbdes benar dan tepat waktu.

kegiatan ini juga di hadiri sekretaris desa dan bendahara desa se-kabupaten mojokerto, sebanyak 299 yang terbagi menjadi 5 (lima) gelombang. yang pelaksanaannya diadakan pada hari senin s/d jumat,tanggal  26 s/d 30 september 2016 bertempat di Hotel Sun Palace Trowulan

 

Link: